Penyusunan RPKD Labuhanbatu 2025–2029, TKPK Gelar FGD Bahas Strategi Penanggulangan Kemiskinan

AKURAT SUMUT (Labuhanbatu) – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Labuhanbatu menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan RPKD Labuhanbatu 2025–2029 di Ruang Rapat Bupati, Kecamatan Rantau Selatan.

FGD ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi lintas sektor.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bappeda Labuhanbatu Nelson M. Bangun bersama Kabag Tapem Setdakab Labuhanbatu Aidi Syahmir Hasibuan.

Baca Juga: Bupati Labuhanbatu Hadiri RUPS-LB Bank Sumut 2025, Bahas Penguatan Arah Kebijakan dan Transformasi Layanan

Sejumlah perangkat daerah serta lembaga non-pemerintah juga terlibat untuk memberikan masukan terkait pemberdayaan masyarakat dan program pengentasan kemiskinan.

Pada FGD tersebut, peserta menyoroti beberapa isu prioritas. Salah satunya peningkatan akses sanitasi bagi warga yang belum memiliki jamban, yang dinilai penting untuk mendukung kesehatan lingkungan.

Selain itu, rencana relokasi perumahan nelayan di Panai Hilir turut dibahas sebagai bagian dari penyelarasan tata ruang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Baca Juga: Bupati Labuhanbatu Ikuti Rakor BKN 2025 untuk Percepatan Transformasi Digital ASN

Pembahasan juga mencakup pendataan kebutuhan energi bagi rumah tangga kurang mampu.

Data tersebut akan menjadi dasar usulan pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi dan pusat agar intervensi program dapat lebih tepat sasaran.

Setiap program penanggulangan kemiskinan ditegaskan harus sesuai dengan kode rekening yang ditetapkan pemerintah.

Penyesuaian ini diperlukan untuk memastikan proses perencanaan dan penganggaran dapat diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga: Bupati Labuhanbatu Tanggap Sampah Di Pasar Glugur

Melalui penyelenggaraan FGD ini, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menargetkan lahirnya strategi yang mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan berkelanjutan, terutama melalui penguatan ekonomi masyarakat.

FGD dihadiri perwakilan BPS Labuhanbatu, BAZNAS, BPJS Ketenagakerjaan, camat Bilah Barat dan Rantau Utara, serta berbagai perangkat daerah yang terlibat dalam isu penanggulangan kemiskinan.***