Dampak Lingkungan Meningkat, Gereja HKBP Sumut Desak Pemerintah Tutup PT Toba Pulp Lestari
AKURAT SUMUT - Ratusan tokoh gereja dan lembaga keagamaan di Sumatera Utara berkumpul di Auditorium Universitas HKBP Nommensen, Pematangsiantar, Rabu (14/5/2025) malam, untuk menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkan PT Toba Pulp Lestari (TPL) di kawasan Tano Batak.
Pertemuan bertajuk “Memperkuat Peran Gereja dalam Menjaga Keutuhan Ciptaan dan Keadilan Sosial” ini difasilitasi oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) bekerja sama dengan United Evangelical Mission (UEM).
Jejak Panjang Krisis Lingkungan dan Sosial
Dalam sambutannya, Ephorus HKBP Pdt. Dr. Victor Tinambunan menegaskan bahwa janji kesejahteraan dari operasional TPL tidak pernah terwujud. “Sebaliknya, kita menyaksikan serangkaian bencana banjir bandang berulang di Parapat, tanah longsor, pencemaran air, dan penurunan kualitas udara, yang merongrong kehidupan komunitas di sekitar Danau Toba,” ujarnya.
Tinambunan mencatat dua konflik besar dalam tiga tahun terakhir, penculikan lima warga Desa Sihaporas oleh oknum terkait sengketa lahan (Juli 2024) dan bentrok warga dengan aparat keamanan (2022), keduanya berkaitan dengan klaim konsesi di wilayah adat.
Data Deforestasi dan Konsesi Eukaliptus
Tim Litbang PGI memaparkan temuan Tim Kompilator Data Kerusakan Lingkungan: antara 2000–2023, hutan alam seluas 6.503 hektare di lima kecamatan sekitar Parapat berkurang drastis, sementara area perkebunan eukaliptus tumbuh sebanding.
Hasil riset lembaga independen seperti KSPPM, AURIGA, AMAN Tano Batak, dan Jaringan Advokasi Masyarakat Sumatera Utara menguatkan kaitan penebangan masif dengan peningkatan frekuensi banjir bandang.
“Titik longsor yang memicu banjir Maret lalu hanya 2,33 kilometer dari konsesi, bukan empat kilometer seperti klaim perusahaan,” jelas Dimpos Manalu, dosen isu kebijakan lingkungan Universitas HKBP Nommensen.
Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI, Pdt. Etika Saragih, menegaskan bahwa seruan untuk menutup operasional TPL kian menguat.
“Suara ini bukan sekadar protes, melainkan tuntutan moral, untuk melindungi hak masyarakat dan menjaga kelestarian ciptaan,” tegasnya.
Ia memastikan PGI akan memfasilitasi dialog gereja-gereja Sumatera Utara dengan Presiden RI Prabowo Subianto agar aspirasi langsung disampaikan ke tingkat tertinggi pemerintahan.
Di lain pihak, Direktur PT TPL Jandres Silalahi membantah tudingan kerusakan ekologis dan sosial. Menurutnya, perusahaan telah diaudit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2022 dan dinyatakan patuh regulasi.
“Konsesi kami tidak menjadi sumber banjir bandang Parapat karena letaknya di balik kawasan hutan lindung,” ujar Jandres.
Namun, temuan lapangan oleh litbang PGI dan lembaga masyarakat menegaskan bahwa bukti ilmiah menunjukkan sebaliknya.
Pastor Ambrosius Nainggolan mewakili Gereja Katolik menegaskan bahwa kepedulian ekologis merupakan panggilan iman.
“Kami tidak bisa diam tutup TPL, tutup TPL, dan tutup TPL,” serunya.
Para pemimpin gereja berharap agar pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dapat segera terlaksana, demi keadilan sosial dan kelestarian lingkungan di Tano Batak.***
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
