Drama Paripurna DPRD Jabar! Fraksi PDIP Tinggalkan Sidang, Tuntut Klarifikasi Gubernur Dedi Mulyadi
AKURAT SUMUT - Sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Barat memilih keluar ruang atau Walk Out saat rapat paripurna membahas pandangan umum fraksi terhadap dua Raperda usulan Pemprov, Jumat siang 16 Mei 2025.
Aksi ini dipicu pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon pada 7 Mei 2025 yang dianggap merendahkan lembaga legislatif.
Rapat yang dibuka Wakil Ketua DPRD Iwan Suryawan sempat berlangsung tenang, namun memanas ketika Doni Maradona Hutabarat mengajukan interupsi.
“Saya menilai Pak Gubernur menyampaikan bahwa DPRD seakan-akan tidak dibutuhkan dalam proses perencanaan daerah,” ujar Doni Maradona.
Ia menegaskan belum ada klarifikasi resmi dari Gubernur atas pernyataan tersebut, padahal kata Doni, legislatif dan eksekutif harus saling melengkapi demi kelancaran pemerintahan.
Karena Dedi Mulyadi berhalangan hadir, rapat diwakili Wakil Gubernur Erwan Setiawan bersama sejumlah pejabat Pemprov Jabar.
“Eksekutif tidak dapat berjalan sendiri; trias politika menuntut keseimbangan antara legislatif dan eksekutif,” lanjut Doni.
Fraksi PDIP menilai, tanpa klarifikasi, pernyataan Gubernur telah mencederai “marwah” DPRD sebagai representasi rakyat Jawa Barat.
Interupsi kedua disampaikan Memo Hermawan. “Hubungan legislatif dan eksekutif beberapa bulan terakhir cukup tegang, bahkan muncul nada saling merendahkan,” tutur Memo.
Ia kemudian menyerukan seluruh anggota Fraksi PDIP, termasuk Wakil Ketua Ono Surono, untuk berdiri dan meninggalkan ruang sidang hingga klarifikasi disampaikan.
Sekitar 120 wakil rakyat PDIP langsung menyetujui dan mengikuti seruan tersebut.
Usai aksi walk out, Doni Maradona menyatakan Fraksi PDIP akan menggunakan hak interpelasi guna memanggil Gubernur Dedi Mulyadi ke DPRD.
“Ini demi menjaga kehormatan lembaga dan memastikan hak legislasi warga Jawa Barat dihormati,” tegasnya.
Menanggapi protes tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan menyatakan menghormati hak setiap fraksi dan anggota dewan untuk menentukan sikap politisnya. “Walk out adalah salah satu bentuk ekspresi politik dalam demokrasi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa setiap anggota partai politik yang duduk di DPRD Jabar memiliki hak yang sama untuk menentukan sikap atau pilihan politik mereka.
"Ya itu hak setiap orang, mau walk out mau tidak. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak," ungkap Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Rapat paripurna tetap dilanjutkan tanpa kehadiran PDIP, membahas Raperda tentang pertambangan, administrasi kependudukan, pengelolaan barang milik daerah, dan BUMD.
Namun dinamika antara Pemprov dan DPRD Jabar dipastikan akan berlanjut hingga tercapai titik temu klarifikasi dan dialog antarlembaga.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
