Geger Kasus Keracunan MBG! EMKAP Siap Gelar Aksi Bombastis Gedor Polres Karo, Tuntut Penetapan Tersangka

Tanah Karo - Kasus dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan siswa-siswi di Berastagi pada 13 Agustus 2026 lalu kian memanas dan bergulir bagai bola liar.

Merasa penanganan hukum terkesan mengambang tanpa kejelasan, Elemen Masyarakat Karo Peduli (EMKAP) mengancam akan mengepung Markas Polres Karo dalam aksi demonstrasi berskala besar pada Kamis (8/10/2026) mendatang.

Langkah tegas ini ditandai dengan penyerahan resmi surat pemberitahuan unjuk rasa ke Mapolres Karo pada Selasa (6/10/2026) yang diterima langsung oleh Satuan Intelkam.

Penanggung Jawab Aksi, Anes Ketaren, didampingi Koordinator Aksi, John Ginting, melontarkan kritik pedas terkait belum adanya kejelasan penetapan tersangka dalam peristiwa dramatis yang menyedot perhatian publik tersebut.

"Jangan Anda berbohong di balik kebohongan. Jangan sampai kasus ini terus berjalan tanpa kejelasan. Keluarga korban keracunan MBG berhak mendapatkan keadilan. Ada korban tapi tidak ada pelakunya? Ada pasal tapi tidak ada tersangkanya? Macam mana ini semua, Pak Kapolres Karo?" tegas Anes Ketaren.

EMKAP menilai proses hukum yang berjalan terkesan lamban dan mengabaikan rasa keadilan bagi para korban serta orang tua terdampak.

Selain mendesak kepolisian segera melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Karo dan menetapkan tersangka, massa juga menuntut Pemerintah Kabupaten Karo untuk segera mencairkan Dana Taktis APBD sebagai bentuk kompensasi dan tali asih nyata bagi para korban.

Aksi yang mengusung narasi Seruan Aksi Kemanusiaan Panggilan Peduli Korban Keracunan MBG ini dirancang untuk menggalang ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat, orang tua, hingga kalangan pemuda di Kabupaten Karo demi memadati kawasan jalan sekitar gedung kepolisian.

Terpisah, pihak kepolisian membenarkan adanya rencana gelombang protes tersebut. Kasat Intel Polres Karo, Iptu Benteng Perangin-angin, mengonfirmasi bahwa pihak Intelkam telah menerima dokumen pemberitahuan unjuk rasa dari kelompok EMKAP.*