Skandal Dugaan Korupsi Proyek Disdik Langkat: Proyek 'Habis Dibagi' Sebelum Tayang LPSE, Ratusan Kontraktor Siap Kepung Kantor Bupati

Langkat - Skandal besar dugaan pengondisian proyek di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat mendadak meledak ke publik.

Ratusan kontraktor lokal yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Kontraktor (AMK) Kabupaten Langkat, BPC GAPENSI, dan PERMADA bersiap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran mengepung Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran serta Kantor Bupati Langkat pada Jumat, 2 Oktober 2026 mendatang.

Aksi demo yang dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB ini dipicu oleh pengakuan mencengangkan dari Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, Sinarta Sitepu.

Dalam audiensi bersama pengusaha kontraktor lokal pada Rabu (23/9), Sinarta diduga secara blak-blakan menyebutkan bahwa seluruh paket pekerjaan konstruksi di dinasnya sudah "habis dibagi-bagi" dan telah memiliki pos peruntukan masing-masing.

Pernyataan ini langsung mematik kemarahan para pelaku usaha konstruksi lokal. Pasalnya, paket-paket pekerjaan yang diklaim telah habis tersebut bahkan belum sama sekali ditayangkan di sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Langkat.

Koordinator Nasional Presidium Rakyat Membangun Peradaban (PERMADA), Ariswan, menegaskan bahwa praktik "arisan proyek" sebelum penayangan resmi di LPSE merupakan bentuk pelanggaran fatal terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

"Kalau memang sudah dibagi-bagi, siapa yang membagi dan siapa yang dibagi? Ini harus dijawab tegas oleh Kepala Dinas Pendidikan! Bagaimana mungkin paket pekerjaan yang belum tayang di LPSE sudah diklaim habis? Bahkan kontraktor lokal ditolak dan disuruh menunggu sampai tahun 2027. Ini sangat tidak masuk akal" tegas Ariswan dalam konferensi pers panas di Stabat, Selasa (29/9/2026).

Ariswan yang didampingi Koordinator AMK Langkat Rahmat Syahputra (OK Tata Putra) dan Ketua BPC GAPENSI Langkat Juniharta Kembaren (Ucok BL) menekankan, aksi turun ke jalan ini bukan sekadar ajang rebutan proyek bagi para pengusaha, melainkan perlawanan terhadap dugaan monopoli dan pelanggaran hukum.

Menurutnya, tindakan pengondisian proyek tersebut bertentangan keras dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengamanatkan kesetaraan, persaingan sehat, transparansi, serta perlindungan terhadap pelaku usaha jasa konstruksi daerah.

"Pemerintah daerah punya tanggung jawab membina usaha lokal, bukan malah membunuh mereka dengan sistem pengondisian tertutup di luar mekanisme hukum. Yang kami minta sederhana: transparansi! Jika ada aturan yang dilanggar dan permainan di bawah meja, publik berhak tahu siapa aktor di baliknya," tambah Ariswan.

Sementara itu, BPC GAPENSI Langkat bersama AMK memastikan akan mengawal penuh gelombang massa kontraktor lokal untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka di hadapan Pj Bupati Langkat dan Kepala Dinas Pendidikan. Mereka juga secara terbuka mengundang seluruh insan pers untuk meliput langsung jalannya aksi agar borok pengelolaan anggaran proyek daerah ini terang benderang di mata publik.