DPRD Langkat Memanas! PERMADA Desak Copot Manager PLN Tanjung Pura Buntut Listrik Padam 3 Kali Sehari

Langkat - Ruang Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Langkat mendadak memanas, Selasa (13/10/2026).

Gejolak kemarahan warga meledak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas krisis pemadaman listrik kronis di Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura dan Desa Muka Paya, Kecamatan Hinai.

Dalam forum tensi tinggi tersebut, Presidium Rakyat Membangun Peradaban (PERMADA) secara tegas mendesak Komisi III DPRD Langkat menerbitkan rekomendasi resmi kepada PLN UID Sumatera Utara untuk mengevaluasi total hingga mencopot Manager PLN ULP Tanjung Pura dari jabatannya.

RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Langkat, Drs. Pimanta Ginting, serta didampingi Sekretaris Komisi III Rahmad Rinaldi menghadirkan jajaran pimpinan PLN ULP Tanjung Pura, PLN ULP Stabat, Camat Hinai, hingga Kepala Desa terdampak.

Listrik Mati 3 Kali Sehari, Kontak Warga Malah Diblokir

Koordinator Nasional PERMADA, Ariswan, membongkar bobroknya pelayanan publik PLN ULP Tanjung Pura. Ia menegaskan bahwa penderitaan warga akibat pemadaman listrik yang terjadi hingga tiga kali dalam sehari sudah pada taraf tidak bisa ditoleransi.

"Listrik ini kebutuhan mendasar. Setelah kami menggelar aksi demonstrasi pada 11 September lalu, bukannya membaik, malamnya listrik malah padam lagi. Bahkan, saat kami berupaya mengonfirmasi secara baik-baik, nomor WhatsApp saya justru diblokir oleh oknum petugas. Ini bentuk arogan dan matinya empati pelayanan publik" tegas Ariswan dengan nada tinggi di hadapan pimpinan rapat.

Ariswan juga mempertanyakan kejanggalan teknis pasca aksi massa, dimana alur pasokan listrik wilayah konflik mendadak dialihkan ke PLN ULP Gebang tanpa penjelasan transparan kepada masyarakat.

Dampak buruk krisis listrik ini dirasakan langsung oleh warga. Sri Astuti, warga Desa Pematang Cengal yang juga Wakil Koordinator Bidang Sekretariat PERMADA, membeberkan bahwa tegangan listrik yang tidak stabil (byar-pet) telah menghancurkan berbagai peralatan elektronik milik warga.

Tak hanya di Tanjung Pura, Sekretaris Nasional PERMADA, Andrean, mengungkapkan penderitaan serupa melanda warga Desa Muka Paya, Hinai. Meski trafo yang terbakar beberapa bulan lalu telah diperbaiki, pasokan arus tetap lemah dan pemadaman liar terus berulang.

DPRD Langkat Pasang Badan: Jangan Cuma Banyak Alasan

Menanggapi cecaran tersebut, Manager PLN ULP Tanjung Pura berdalih bahwa frekuensi pemadaman sudah berangsur turun. Pihaknya mengklaim sepanjang Oktober 2026 baru mencatat empat kali pemadaman dan berjanji akan segera melakukan pembenahan jaringan.

Namun, pembelaan tersebut langsung ditepis keras oleh Ketua Komisi III DPRD Langkat, Drs. Pimanta Ginting. Pihaknya menegaskan bahwa DPRD Langkat pasang badan membela rakyat dan tidak akan menerima sekadar janji manis di atas kertas.

"Masyarakat tidak boleh terus-menerus menjadi korban dan menanggung kerugian akibat pelayanan berlarut-larut. Pihak PLN jangan cuma pandai menyampaikan penjelasan di forum rapat, tapi harus ada tindakan konkret dan terukur di lapangan. Keluhan rakyat harus tuntas" tekan Pimanta Ginting.

Rekomendasi Sanksi di Ujung Tanduk

RDP ini menjadi sinyal merah bagi manajemen PLN di Kabupaten Langkat.

PERMADA mendesak DPRD Langkat agar mengawal ketat hasil rapat ini, termasuk melakukan audit teknis independen terhadap penurunan tegangan (drop voltage) serta penjatuhan sanksi tegas berupa pencopotan pejabat PLN yang dinilai gagal memberikan pelayanan prima.*