Wawako Fadly Abdina Rombak Kabinet Pemko Tanjungbalai, Gebrak ASN Agar Tak 'Asal Bapak Senang'

Tanjungbalai - Gelombang perombakan birokrasi melanda jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai.

Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, secara resmi melantik dan mengukuhkan 26 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, hingga Pejabat Fungsional di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (19/8/2026).

Langkah taktis ini menjadi momentum krusial penataan ulang mesin birokrasi Kota Tanjungbalai agar bergerak cepat, transparan, dan responsif.

Pengukuhan ini merupakan tindak lanjut langsung atas terbitnya Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 serta Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 37 Tahun 2026 terkait penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungbalai, yang diselaraskan dengan instruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Permenpan-RB Nomor 1 Tahun 2023.

Dalam amanatnya yang berapi-api, Wakil Wali Kota Fadly Abdina menegaskan bahwa perubahan struktur ini bukan sekadar formalitas rotasi jabatan, melainkan langkah drastis untuk menggembleng performa pelayanan publik.

"Atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada bapak/ibu sekalian. Ini adalah momentum penting perjalanan pemerintahan kita. Saya tegaskan kepada OPD teknis untuk responsif dan tanggap terhadap persoalan lapangan. Bergeraklah cepat dan taktis, jangan menunggu laporan masuk ke meja Wali Kota atau menunggu perintah pimpinan baru bertindak" tegas Fadly Abdina dalam keterangannya dikutip Kamis (20/8).

Fadly menekankan pentingnya penerapan budaya kerja ASN Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dengan core values "Bangga Melayani Bangsa". Para pejabat dituntut melahirkan inovasi radikal untuk mengawal visi besar menuju Tanjungbalai Emas (Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera).

Tak hanya itu, instruksi khusus ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang baru dilantik untuk menjadi perisai stabilitas politik, keamanan, dan kerukunan masyarakat heterogen Tanjungbalai, terutama menjelang berbagai dinamika daerah.

"Di era digital ini, responslah isu publik sekecil apa pun dengan bijak, santun, dan edukatif. Luruskan disinformasi tanpa emosi agar kepercayaan masyarakat terhadap Pemko Tanjungbalai terus terjaga kokoh," pungkasnya. (Surya)