Pertamina Diguncang Korupsi BBM! Dirut Simon Aloysius Mantiri Minta Maaf Berjanji Benahi Perusahaan

AKURAT SUMUT - Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas serangkaian peristiwa dugaan pelanggaran hukum dalam tata kelola impor minyak mentah dan produk hilir.

Dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal resmi Youtube perusahaan pada Senin, 3 Maret 2025, Simon menyampaikan,

“Saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini.”

Dalam pernyataannya, Simon mengakui adanya kekeliruan yang telah merusak kepercayaan masyarakat dan menyatakan komitmen untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam seluruh lini operasional perusahaan.

Ia menekankan bahwa perbaikan tidak hanya terbatas pada induk perusahaan, namun juga mencakup anak dan cucu usaha Pertamina.

"Kami bersama insan-insan di Pertamina akan terus berkomitmen untuk membenahi diri kami melalui pembentukan Tim Crisis Center yang fokus mengevaluasi keseluruhan proses bisnis, terutama dari aspek operasional," ungkapnya.

Simon Aloysius Mantiri, yang lahir di Kamasi, Tomohon, Sulawesi Utara, merupakan sosok yang memiliki rekam jejak di industri minyak dan gas.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan menimba pengalaman sebagai engineer di CNOOC di blok South East Sumatera, Simon kemudian menempuh pendidikan profesi keinsinyuran dan gelar Master of Business Administration (MBA).

Ia juga pernah mengikuti program executive education di Tsinghua University, China. Sebelum diangkat sebagai Direktur Utama Pertamina melalui Keputusan Menteri BUMN (SK-259/MBU/11/2024) pada 4 November 2024, Simon menjabat sebagai Komisaris Utama dan Independen Pertamina sejak 10 Juni 2024.

Penunjukannya menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang mengundurkan diri untuk fokus mendukung pencalonan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Permohonan maaf Simon datang di tengah-tengah kasus dugaan korupsi yang melibatkan impor bahan bakar minyak (BBM) serta produk hilir yang ditangani oleh anak perusahaan Pertamina.

Baca Juga: Korupsi Minyak Mentah, Negara Rugi Rp193 Triliun! Ramai Oplosan bensin, Pertamina Kasih Klarifikasi Begini..

Kasus ini mencuat setelah terungkap indikasi ketidaksesuaian dalam proses pengadaan minyak mentah dan produk kilang, yang diduga melibatkan penurunan readiness produksi kilang melalui pengkondisian dalam rapat optimasi hilir.

Beberapa pejabat, termasuk dari Pertamina Patra Niaga, terindikasi telah terlibat dalam pengaturan proses agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan impor.

Kejaksaan Agung telah mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum tersebut dan menetapkan sejumlah pejabat sebagai tersangka.

Di antaranya, terdapat nama-nama seperti Riva Siahaan, Sani Dinar Saifuddin, Yoki Firnandi, dan beberapa pejabat lainnya.

Selain pejabat dari Pertamina, beberapa oknum dari sektor swasta juga diduga terlibat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa dari 10 orang yang diperiksa, tujuh telah berstatus tersangka.

Munculnya pernyataan permintaan maaf Simon tidak terlepas dari reaksi kritis sejumlah pihak. Salah satunya adalah Dirga Maulana, Direktur Eksekutif Katong Indonesia, yang menilai bahwa strategi komunikasi krisis Pertamina masih terkesan defensif.

Baca Juga: Buntut Kasus Korupsi Pertamina BBM Oplos! Kepercayaan Turun, Publik Ramai-Ramai Beralih ke SPBU Swasta

Dirga mengusulkan agar perusahaan mengadopsi pendekatan komunikasi yang lebih terbuka, misalnya dengan menerapkan konsep Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang mengakui adanya kerugian sistemik dan tanggung jawab bersama.

Selain itu, anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menekankan bahwa permintaan maaf saja tidak cukup untuk menebus kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp1.000 triliun.

Menurut Asep, yang dibutuhkan adalah langkah konkret, transparan, dan akuntabel guna mengusut dan mengatasi akar permasalahan korupsi yang terjadi.

Komitmen untuk Mengembalikan Kepercayaan Publik

Simon Mantiri menegaskan bahwa meskipun Pertamina telah berdiri selama 67 tahun dan selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik di bidang energi, kejadian ini merupakan momentum bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

Ia menyatakan kesiapan Pertamina untuk mendukung proses hukum yang tengah berlangsung dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dengan memberikan data dan keterangan tambahan yang diperlukan.

“Kami memahami kekhawatiran masyarakat. Ini menjadi momentum bagi kami untuk terus memperbaiki diri,” tuturnya.

Komitmen inilah yang diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik serta memastikan agar seluruh lini operasional Pertamina kembali beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.